UU Terkait Standar Pelayanan pada Patient Safety

UU Terkait Standar Pelayanan pada Patient Safety

Standar keselamatan pasien terdiri dari tujuh standar yaitu:

1.     Hak pasien

2.     Mendidik pasien dan keluarga

3.     Keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan

4.     Penggunaan metoda-metoda peningkatan kinerja untuk melakukan

evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien

5.     Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

6.     Mendidik staf tentang keselamatan pasien

7.     Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan

pasien.

Uraian tujuh standar tersebut diatas adalah sebagai berikut:

Standar I. Hak pasien

Standar:

Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi

tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya

insiden.

Kriteria:

1.1. Harus ada dokter penanggung jawab pelayanan.

1.2. Dokter penanggung jawab pelayanan wajib membuat rencana

pelayanan.

1.3.Dokter penanggung jawab pelayanan wajib memberikan penjelasan

secara jelas dan benar kepada pasien dan keluarganya tentang rencana

dan hasil pelayanan, pengobatan atau prosedur untuk pasien termasuk

kemungkinan terjadinya insiden.

Standar II. Mendidik pasien dan keluarga

Standar:

Rumah sakit harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan

tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien.

Kriteria:

Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan

keterlibatan pasien yang merupakan partner dalam proses pelayanan.

Karena itu, di rumah sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik

pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien

dalam asuhan pasien. Dengan pendidikan tersebut diharapkan pasien dan

keluarga dapat :

1.     Memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap dan jujur.

2.     Mengetahui kewajiban dan tanggung jawab pasien dan keluarga.

3.     Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti.

4.     Memahami dan menerima konsekuensi pelayanan.

5.     Mematuhi instruksi dan menghormati peraturan rumah sakit.

6.     Memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa.

7.     Memenuhi kewajiban finansial yang disepakati.

Standar III. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan

Standar:

Rumah Sakit menjamin keselamatan pasien dalam kesinambungan

pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan.

Kriteria:

3.1. Terdapat koordinasi pelayanan secara menyeluruh mulai dari saat

 pasien masuk, pemeriksaan, diagnosis, perencanaan pelayanan,

 tindakan pengobatan, rujukan dan saat pasien keluar dari rumah

 sakit.

3.2. Terdapat koordinasi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan

 pasien dan kelayakan sumber daya secara berkesinambungan

 sehingga pada seluruh tahap pelayanan transisi antar unit pelayanan

 dapat berjalan baik dan lancar.

3.3. Terdapat koordinasi pelayanan yang mencakup peningkatan

 komunikasi untuk memfasilitasi dukungan keluarga, pelayanan

 keperawatan, pelayanan sosial, konsultasi dan rujukan, pelayanan

 kesehatan primer dan tindak lanjut lainnya.

3.4. Terdapat komunikasi dan transfer informasi antar profesi kesehatan

       sehingga dapat tercapainya proses koordinasi tanpa hambatan, aman

       dan efektif.

Standar IV. Penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk

melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan

pasien.

Standar:

Rumah sakit harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang

ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data,

menganalisis secara intensif insiden, dan melakukan perubahan untuk

meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien.

Kriteria:

4.1. Setiap rumah sakit harus melakukan proses perancangan (desain)

       yang baik, mengacu pada visi, misi, dan tujuan rumah sakit,

       kebutuhan pasien, petugas pelayanan kesehatan, kaidah klinis terkini,

       praktik bisnis yang sehat, dan faktor-faktor lain yang berpotensi risiko

       bagi pasien sesuai dengan “Tujuh Langkah Menuju Keselamatan

       Pasien Rumah Sakit”.

4.2. Setiap rumah sakit harus melakukan pengumpulan data kinerja yang

       antara lain terkait dengan : pelaporan insiden, akreditasi, manajemen

       risiko, utilisasi, mutu pelayanan, keuangan.

4.3. Setiap rumah sakit harus melakukan evaluasi intensif terkait dengan

       semua insiden, dan secara proaktif melakukan evaluasi satu proses

       kasus risiko tinggi.

4.4. Setiap rumah sakit harus menggunakan semua data dan informasi

       hasil analisis untuk menentukan perubahan sistem yang diperlukan,

       agar kinerja dan keselamatan pasien terjamin.

Standar V. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien

Standar:

1.     Pimpinan mendorong dan menjamin implementasi program keselamatan

pasien secara terintegrasi dalam organisasi melalui penerapan “Tujuh

Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit “.

2.     Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif untuk identifikasi

risiko keselamatan pasien dan program menekan atau mengurangi

insiden.

3.     Pimpinan mendorong dan menumbuhkan komunikasi dan koordinasi

antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan

tentang keselamatan pasien.

4.     Pimpinan mengalokasikan sumber daya yang adekuat untuk mengukur,

mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta meningkatkan

keselamatan pasien.

5.     Pimpinan mengukur dan mengkaji efektifitas kontribusinya dalam

meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien.

Kriteria:

5.1. Terdapat tim antar disiplin untuk mengelola program keselamatan

pasien.

5.2. Tersedia program proaktif untuk identifikasi risiko keselamatan dan

program meminimalkan insiden.

5.3. Tersedia mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen

dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi dalam program

keselamatan pasien.

5.4. Tersedia prosedur “cepat-tanggap” terhadap insiden, termasuk asuhan

kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang

lain dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan

analisis.

5.5. Tersedia mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan

dengan insiden termasuk penyediaan informasi yang benar dan jelas

tentang Analisis Akar Masalah “Kejadian Nyaris Cedera” (Near miss)

dan “Kejadian Sentinel’ pada saat program keselamatan pasien mulai

dilaksanakan.

5.6. Tersedia mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden,

misalnya menangani “Kejadian Sentinel” (Sentinel Event) atau kegiatan

proaktif untuk memperkecil risiko, termasuk mekanisme untuk

mendukung staf dalam kaitan dengan “Kejadian Sentinel”.

5.7. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar

unit dan antar pengelola pelayanan di dalam rumah sakit dengan

pendekatan antar disiplin.

5.8. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan dalam

kegiatan perbaikan kinerja rumah sakit dan perbaikan keselamatan

pasien, termasuk evaluasi berkala terhadap kecukupan sumber daya

tersebut.      

5.9. Tersedia sasaran terukur, dan pengumpulan informasi menggunakan

kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja

rumah sakit dan keselamatan pasien, termasuk rencana tindak lanjut

dan implementasinya.

Standar VI. Mendidik staf tentang keselamatan pasien

Standar:

1.     Rumah sakit memiliki proses pendidikan, pelatihan dan orientasi untuk

setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan

pasien secara jelas.

2.     Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang

berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf

serta mendukung pendekatan interdisipliner dalam pelayanan pasien.

Kriteria:

6.1. Setiap rumah sakit harus memiliki program pendidikan, pelatihan dan

orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien sesuai

dengan tugasnya masing-masing.

6.2. Setiap rumah sakit harus mengintegrasikan topik keselamatan pasien

dalam setiap kegiatan in-service training dan memberi pedoman yang

jelas tentang pelaporan insiden.

6.3. Setiap rumah sakit harus menyelenggarakan pelatihan tentang

kerjasama kelompok (teamwork) guna mendukung pendekatan

interdisipliner dan kolaboratif dalam rangka melayani pasien.

Standar VII. Komunikasi merupakan kunci bagi staff untuk mencapai keselamatan pasien

Standar:

1.     Rumah sakit merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi

keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan

eksternal.

2.     Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat.

Kriteria:

7.1. Perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain

proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang halhal

terkait dengan keselamatan pasien.

7.2. Tersedia mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi

untuk merevisi manajemen informasi yang ada.

BAB III

STANDAR KESELAMATAN PASIEN

Pasal 7

1.     Setiap Rumah Sakit wajib menerapkan Standar Keselamatan Pasien.

2.     Standar Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a)    hak pasien;

b)    mendidik pasien dan keluarga;

c)     keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan;

d)    penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi

dan program peningkatan keselamatan pasien;

e)    peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien;

f)      mendidik staf tentang keselamatan pasien; dan

g)    komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan

pasien.

3.     Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Keselamatan Pasien

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

BAB IV

SASARAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

Pasal 8

1.     Setiap rumah sakit wajib mengupayakan pemenuhan Sasaran

Keselamatan Pasien.

2.     Sasaran Keselamatan Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi tercapainya hal-hal sebagai berikut:

a)    Ketepatan identifikasi pasien;

b)    Peningkatan komunikasi yang efektif;

c)     Peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai;

d)    Kepastian tepat-lokasi, tepat-prosedur, tepat-pasien operasi

e)     Pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan; dan

f)      Pengurangan risiko pasien jatuh.

3.     Ketentuan lebih lanjut mengenai Sasaran Keselamatan Pasien

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

BAB V

PENYELENGGARAAN KESELAMATAN PASIEN RUMAH SAKIT

Pasal 9

1.     Dalam rangka menerapkan Standar Keselamatan Pasien, Rumah Sakit

melaksanakan Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

2.     Tujuh Langkah Menuju Keselamatan Pasien Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a)    membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien;

b)    memimpin dan mendukung staf;

c)     mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko;

d)    mengembangkan sistem pelaporan;

e)    melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien;

f)      belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien; dan

g)    mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien.

3.     Ketentuan lebih lanjut mengenai Tujuh Langkah Menuju Keselamatan

Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran

Peraturan ini.

Pasal 10

Asosiasi perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan wajib berperan

serta dalam persiapan penyelenggaraan Program Keselamatan Pasien Rumah

Sakit.

BAB VI

PELAPORAN INSIDEN, ANALISIS DAN SOLUSI

Pasal 11

1.     Sistem pelaporan insiden dilakukan di internal rumah sakit dan kepada

Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

2.     pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah

Sakit mencakup KTD, KNC, dan KTC, dilakukan setelah analisis dan

mendapatkan rekomendasi dan solusi dari TKPRS.

3.     Sistem pelaporan insiden kepada Komite Nasional Keselamatan Pasien

Rumah Sakit harus dijamin keamanannya, bersifat rahasia, anonim

(tanpa identitas), tidak mudah diakses oleh yang tidak berhak.

4.     Pelaporan insiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

Ditujukan untuk menurunkan insiden dan mengoreksi sistem dalam

rangka meningkatkan keselamatan pasien dan tidak untuk menyalahkan

orang (non blaming).

Pasal 12

1.     Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada TKPRS dalam

waktu paling lambat 2x24 jam sesuai format laporan sebagaimana

tercantum pada Formulir 1 Peraturan ini.

2.     TKPRS melakukan analisis dan memberikan rekomendasi serta solusi atas

insiden yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3.     TKPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil

kegiatannya kepada kepala rumah sakit.

Pasal 13 ...

1.     Rumah sakit harus melaporkan insiden, analisis, rekomendasi dan solusi

Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) secara tertulis kepada Komite Nasional

Keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai format laporan sebagaimana

tercantum pada Formulir 2 Peraturan ini.

2.     Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit melakukan pengkajian

dan memberikan umpan balik (feedback) dan solusi atas laporan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara nasional.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pelaporan insiden diatur dengan

Peraturan Menteri.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

1.     Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota secara berjenjang melakukan pembinaan dan

pengawasan terhadap kegiatan Keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai

tugas dan fungsi masing-masing.

2.     Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mengikutsertakan asosiasi

perumahsakitan dan organisasi profesi kesehatan.

3.     Kepala rumah sakit secara berkala wajib melakukan pembinaan dan

pengawasan kegiatan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh TKPRS.

Pasal 16

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Menteri, Pemerintah Daerah

Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengambil tindakan

administratif kepada rumah sakit terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat

(1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1), berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis; atau

c. penundaan atau penangguhan perpanjangan izin operasional.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

1.     Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit yang telah ada dan dibentuk

oleh Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) masih tetap

melaksanakan tugas sepanjang Komite Nasional Keselamatan Pasien

Rumah Sakit belum terbentuk.

2.     Komite Nasional Keselamatan Pasien Rumah Sakit harus dibentuk dalam

waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

3.     Setiap rumah sakit harus membentuk TKPRS sesuai dengan Peraturan ini

dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini

ditetapkan.